Bogor,portalMCA — Proyek rehabilitasi toilet di SD Negeri Cibatu 02, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan tajam publik. Proyek senilai Rp 131.800.000 yang bersumber dari dana pemerintah ini dinilai tidak transparan dan menimbulkan berbagai pertanyaan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek rehabilitasi dimulai pada 4 Juli 2025 dan dijadwalkan rampung pada 2 Agustus 2025. CV. Bangun Makmur asal Sukabumi dipercaya sebagai pelaksana teknis, dengan PT. Arkons Satya Konsultan dari Bogor sebagai pengawas kegiatan. Namun, hingga berita ini ditulis, kedua pihak belum memberikan klarifikasi kepada media, meski telah dihubungi berulang kali.Selasa (22/07/2025)
Kami sudah berupaya menghubungi pihak pelaksana dan pengawas sejak pekan lalu. Tapi tidak ada satu pun yang memberikan keterangan. Bahkan pesan kami hanya dibaca tanpa dibalas.
Tak hanya pelaksana dan pengawas, pihak sekolah pun memilih bungkam. Kepala SDN Cibatu 02 yang dihubungi melalui pesan WhatsApp juga enggan memberikan tanggapan, padahal biasanya pihak sekolah aktif memberi informasi kepada masyarakat.
“Biasanya sekolah bisa menjelaskan paling tidak perkembangan kegiatan. Tapi kali ini semua seolah-olah disuruh diam. Situasi ini menimbulkan kecurigaan,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Sejumlah pihak pun mempertanyakan nilai proyek yang dianggap terlalu tinggi. Beberapa pengamat menyebut pekerjaan di lapangan tampak ringan dan tidak mencerminkan anggaran yang besar.
Dugaan ketidakwajaran juga mencuat dari besaran nilai anggaran. Sejumlah pegiat LSM dan pengamat kebijakan publik menilai anggaran sebesar itu tidak sebanding jika pekerjaan di lapangan hanya sebatas perbaikan ringan.
“Kalau hanya sebatas renovasi WC, menambah dua unit bangunan toilet kecil, mengecat ulang, mengganti kloset, serta memperbaiki lantai tanpa adanya renovasi besar, nilai proyek sebesar Rp131 juta sangat rawan dugaan markup. Dinas Pendidikan harus segera turun tangan dan mengevaluasi pelaksanaan proyek ini,” tegas perwakilan LSM yang fokus pada isu pendidikan dan transparansi anggaran.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Masyarakat berharap adanya peninjauan langsung ke lokasi proyek untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan.
Penulis : Erik E
